Akhir Tahun, Walikota Tidore Kepulauan Beri Sinyal Rombak Kabinet

Jejaringmalut.com, Tidore – Menjelang berakhirnya tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Evaluasi ini dilakukan karena banyak pejabat dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal dan masih bergantung pada instruksi pimpinan tanpa menghadirkan inovasi maupun terobosan bagi pelayanan publik.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengatakan proses evaluasi terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang ditangani secara administratif oleh BKPSDM dan dijadwalkan rampung paling lambat 5 Desember 2025.

“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 5 Desember,” ungkapnya saat ditemui awak media di ruang rapat Wali Kota, Selasa (2/12/25).

Walikota menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bukan karena faktor suka atau tidak suka terhadap pejabat tertentu, melainkan murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen pejabat terhadap pakta integritas yang mereka tandatangani saat dilantik.
Ia menegaskan tidak akan ragu mengganti pejabat yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika target PAD tidak bisa mencapai 100 persen, minimal 70–80 persen harus tercapai. Tapi faktanya, sebagian besar PAD kita masih di bawah target,” tegasnya.

Muhammad Sinen menambahkan bahwa dalam evaluasi kali ini ia akan bertindak tegas tanpa pertimbangan emosional. “Saya akan pakai kacamata kuda, sehingga tidak lagi mengutamakan soal perasaan, melainkan komitmen atas perjanjian dari setiap pejabat yang telah menandatangani pakta integritas. Lagipula, jabatan ini bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” ujarnya.

Wali Kota mengakui bahwa banyak pejabat berpotensi diganti tahun ini, mengingat realisasi anggaran tahun 2025 masih tergolong rendah. Selain itu, ada pula pejabat yang tidak menunjukkan kedisiplinan, termasuk sering tidak hadir dalam agenda resmi seperti rapat paripurna DPRD.
“Banyak pejabat saya temukan tidak hadir di agenda resmi, tapi menandatangani daftar hadir melalui perwakilan. Ini perilaku yang tidak baik oleh ASN, sehingga akan saya evaluasi,” tegasnya.

Adapun untuk eselon II, asesmen hanya akan dilakukan pada jabatan yang kosong, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD. Sementara jabatan lain hanya akan mengalami pergeseran tanpa asesmen.

Wali Kota Muhammad Sinen berharap dukungan penuh dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

“Saya minta dukungan dari semua pihak, karena saya tidak mau di masa kepemimpinan saya dengan Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. *